SAMARINDA – Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim menggelar diskusi publik bertajuk “Kaltim Darurat Intimidasi: Memperkuat Solidaritas untuk Kebebasan Pers dan Hak Berpendapat” di Kantor PWI Kaltim, Samarinda, Senin (4/5/2026). Dalam forum tersebut, sorotan tajam tertuju pada paradoks antara tingginya indeks kemerdekaan pers dengan realita intimidasi di lapangan.

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, mengungkapkan bahwa secara statistik, Kalimantan Timur memiliki catatan yang impresif. Ia menyebutkan bahwa sepanjang kurun waktu 2020 hingga 2024, indeks kemerdekaan pers di Kaltim secara nasional konsisten berada di posisi lima besar.

“Bahkan, kalau tidak salah, pada 2023 Kaltim berada di peringkat pertama,” ujar pria yang akrab disapa Rahman tersebut.

Namun, Rahman menegaskan bahwa angka-angka tinggi tersebut tidak lantas membuat insan pers bisa bernapas lega. Ia membeberkan fakta lapangan yang masih diwarnai berbagai tantangan serius, mulai dari intimidasi fisik saat peliputan hingga serangan di ranah digital.

“Media tempat jurnalis bekerja juga kerap mendapat ancaman dan doxing. Hal ini menyebabkan penyempitan ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rahman menjelaskan bahwa diskusi publik yang melibatkan AJI Samarinda, IJTI Kaltim, dan PWI Kaltim ini merupakan upaya untuk mempererat solidaritas sekaligus membangun kesadaran kolektif. Baginya, melindungi jurnalis sama dengan menjaga napas demokrasi.

Menurutnya, kemerdekaan pers bukanlah sebuah keistimewaan yang diberikan cuma-cuma kepada pewarta, mmelainkan bentuk tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan informasi yang benar-benar dibutuhkan publik.

Menutup pernyataannya, Rahman mengingatkan bahwa tanpa jaminan keamanan dan kebebasan, kualitas informasi yang diterima masyarakat akan terkompromi.

“Kemerdekaan pers ini menjadi syarat mutlak agar informasi yang kita sajikan benar-benar informasi yang diperlukan bagi publik,” pungkasnya. (*)