SAMARINDA — Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, menyayangkan ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam (SDA) Kaltim dan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan pendidikan di daerah tersebut. Padahal, Kaltim menyumbang 15 hingga 20 persen bagi perekonomian nasional.
Mawar—sapaan akrabnya—menceritakan pengalamannya saat turun ke wilayah Muara Wahau dan Muara Bengkal yang harus menginap di jalan akibat infrastruktur rusak. Pengalaman itu berbanding terbalik dengan persepsi publik luar daerah yang menganggap Kaltim berlimpah fasilitas.
“Saya selalu bersedih. Saya kuliah di Jakarta dengan fasilitas yang lengkap. Di Jakarta itu orang Kaltim dikenal sebagai daerah kaya, tapi ketika kembali ke daerah, kondisinya tidak selalu seperti yang dibayangkan,” ujar Aji Mirni dalam agenda penyerapan aspirasi di Kantor PWI Kaltim, Kamis (27/8).
Ia membeberkan masih ada desa di Kaltim yang fasilitas sekolahnya hanya sampai jenjang SMP, padahal regulasi wajib belajar 12 tahun sudah berlaku puluhan tahun. Menurutnya, masalah utama kerap bersumber dari lemahnya pengawasan dan eksekusi regulasi di lapangan.
“Undang-undangnya bagus, regulasinya bagus, tetapi implementasinya kadang lemah. Pengawasannya juga lemah. Itu yang harus kita benahi,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengajak media massa aktif mengawal isu pembangunan daerah dan menjadikan ruang diskusi bersama PWI Kaltim sebagai bahan perjuangan kebijakan di tingkat pusat.
“Berbicara dan bersuara saja tidak cukup. Kita harus masuk ke dalam sistem untuk memperbaiki sesuatu yang kita sadari mampu kita perbaiki,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin menilai kehadiran wakil daerah di Senayan sangat krusial untuk mengurai persoalan Kaltim yang kian kompleks, mulai dari pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH) yang tersendat, hingga isu karhutla yang turut memukul ekosistem media lokal.
“Mudah-mudahan kehadiran Ibu Aji Mirni Mawarni menjadi katalisator sehingga ada sesuatu yang bisa kita perjuangkan bersama,” pungkas Rahman. (*)
